Hukum, Memupuk Kepercayaan
 
Asuransi? "Waduh. Uang saya pasti kembali enggak nanti? Jangan-jangan petugasnya ganti, uang saya hilang, dan tidak ada penggantian." Demikian ungkapan bernada tidak percaya dari seorang calon nasabah asuransi saat berbicara dengan agen asuransi pendidikan yang menawarkan berbagai produk perlindungan anak.

Kesangsian calon nasabah terhadap produk asuransi inilah yang hendak diminimalkan pemerintah sekarang. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan lembaga keuangan tengah mempersiapkan berbagai perangkat hukum yang diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis, meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi, dan mengantisipasi masuknya "uang kotor" dari nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Langkah-langkah penguatan industri asuransi di Indonesia dimulai 5 Juli 2006 ketika pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang di antaranya memprioritaskan upaya pengembangan lembaga keuangan nonbank, yakni lembaga dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan industri asuransi. Terdapat lima kebijakan, sebelas program, dan 15 tindakan yang harus diselesaikan untuk memperkuat lembaga- lembaga keuangan nonbank tersebut.

Target-target pemerintah dalam paket kebijakan yang dikhususkan untuk memperkuat industri asuransi itu adalah menyusun prinsip-prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan nonbank, membuat pedoman penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya dilakukan langkah memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis, dan terakhir adalah mempersiapkan fasilitas perpajakan bagi industri asuransi.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan Sahala Lumban Gaol melaporkan, dua target kebijakan di sektor asuransi sudah diselesaikan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tertanggal 31 Agustus 2006 tentang Penerapan Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank.

Peraturan baru yang diterapkan, antara lain, menegaskan kewajiban lembaga keuangan nonbank untuk melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Pencapaian kedua adalah penerbitan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-12/BL/2006 tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Sehat. Pada bagian lampirannya disebutkan mengenai prosedur penanganan pelanggaran ketentuan solvabilitas untuk memperkuat industri asuransi.

Adapun target ketiga, seperti dikatakan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Fuad Rachmany, perlindungan pemegang polis yang dilakukan dengan mendorong operasionalisasi Badan Mediasi Asuransi Indonesia telah diselesaikan tepat waktu. Pembentukan badan mediasi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Perlindungan kepada masyarakat dilakukan melalui badan mediasi ini yang sudah mulai beroperasi bulan lalu (September 2006). Kepentingan masyarakat akan terwakili pada badan tersebut," ujar Fuad.

Fasilitas perpajakan

Program penguatan asuransi lainnya adalah menyiapkan fasilitas perpajakan bagi pengembangan industri perasuransian. Terdapat dua sasaran yang ingin dicapai. Pertama, adanya pengakuan bahwa klaim yang dibayar perusahaan asuransi jiwa sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak atau dibiayakan. Kedua, penghapusan keharusan mendapatkan pengesahan besarnya cadangan premi oleh otoritas.

Untuk mencapai sasaran pertama dan kedua, Depkeu harus mengubah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Cadangan yang Dapat Dikurangkan sebagai Biaya. Perubahan itu ditargetkan harus selesai pada September 2006. Namun, hingga akhir September Depkeu belum memublikasikan pencapaiannya.

Fuad mengutarakan, di luar sasaran-sasaran yang diatur dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan itu, pihaknya masih harus melakukan pembenahan organisasi Bapepam dan LK secara internal. Langkah itu diperlukan agar fungsi pengawasan Bapepam dan LK terhadap lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dapat diperkuat.

"Tidak perlu ada lembaga pengawasan asuransi yang lain karena fungsi pengawasan asuransi dilakukan Bapepam dan LK. Yang saya lakukan adalah memperkuat kapasitas Bapepam dan LK dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan-peraturan asuransi," katanya.

Penguatan Bapepam dan LK itu, ujar Fuad, memerlukan peningkatan keterampilan staf di lembaga itu dalam mengenal aturan-aturan perasuransian. "Itu diperlukan agar aturan yang sudah ada dapat lebih ditegakkan," katanya.

Masih traumatis

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, mengatakan, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia adalah menggelar kampanye sadar asuransi. Kampanye tersebut diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan masyarakat traumatis dan tidak tertarik untuk melindungi diri dengan asuransi.

"Masalah utamanya adalah kepercayaan masyarakat pada asuransi yang sangat rendah. Tingkat kesadaran berasuransi masih lemah. Kondisi itu disebabkan banyak praktik-praktik pengelabuan oleh oknum perusahaan asuransi, terutama di masa lalu. Akibatnya sangat buruk, kepercayaan masyarakat sulit bangkit lagi," ujarnya.

Menurut dia, tingkat kesadaran asuransi masyarakat rendah karena orang memiliki banyak katup pengaman sosial yang dapat mereka gunakan pada saat mengalami kesulitan. Katup pengaman tersebut bisa berupa bantuan keluarga, tindakan kriminal, hingga kucuran dari dana kampanye.

"Proses transisi politis yang ada sekarang juga menimbulkan katup pengaman sosial tersendiri, baik diberikan dari dana kampanye atau dana sebagai konstituen. Apalagi ada pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilihan presiden. Perlahan-lahan katup pengaman sosial seperti itu harus digeser ke asuransi dan dana pensiun," papar Dradjad.

Dengan kondisi itu, Dradjad menegaskan, dana pembangunan yang berasal dari industri asuransi di Indonesia masih berada di bawah tingkat pemanfaatan yang seharusnya. Potensi penyerapan dana asuransi sebenarnya masih bisa ditingkatkan di sektor asuransi perorangan, baik asuransi kendaraan, jiwa, hingga produk gabungan asuransi dan dana pensiun.

Dikatakan, potensi pembiayaan pembangunan dari dana asuransi sebenarnya besar. "Sebagai sumber dana bagi pembiayaan pembangunan sebenarnya besar. Pemanfaatannya masih di bawah potensi atau kapasitasnya," ungkapnya.

Presiden Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengemukakan, sumbangan asuransi dalam pembiayaan pembangunan masih rendah karena lemahnya perusahaan reasuransi, baik dalam hal jumlah maupun permodalan, sebagai penjamin kegagalan pembayaran klaim atau risiko likuiditas.

Oleh karena itu, Depkeu perlu memperkuat reasuransi penerbitan obligasi yang dijamin pemerintah, khusus untuk sektor-sektor strategis infrastruktur industri keuangan nonbank.

"Untuk tujuan itu perlu dibentuk investment house khusus milik pemerintah, yang menjadi domain otoritas pasar modal dengan lisensi sebagai manajer investasi. Lembaga ini sudah jadi tren global saat ini," katanya.

Lebih dari semua itu, menegakkan aturan yang telah dibuat tak kalah pentingnya.

Sumber : Kompas
 
 

Berita lainnya

Kuartal I-2012, Premi Industri Asuransi Jiwa Capai Rp24,3 Triliun
Perolehan premi sendiri disumbangkan oleh pendapatan dari premi produksi baru (new business premium) mencapai Rp16,6 triliun, premi tradisional Rp8,8 triliun dan unit link di new bussines mencapai Rp7,8 triliun
AAJI Tetap Kejar Aset Industri Asuransi Rp500 Triliun pada 2014
Sampai akhir tahun lalu, aset industri asuransi jiwa nasional tercatat sebesar Rp225,252 triliun. Apa yang bisa menghambat perolehan target aset pada 2014?
AAJI: Premi Asuransi Jiwa 2011 Capai Rp94,43 Triliun
Jakarta‚ÄďAsosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pendapatan premi industri asuransi jiwa yang terdaftar di AAJI pada kuartal IV-2011 mencapai Rp94,43 triliun.
Menyusun rencana kehidupan di masa senja
Menghabiskan masa senja dikelilingi anak dan cucu mungkin menjadi harapan bagi sebagian besar orang kelak. Selain limpahan kasih sayang, tak adanya kendala dari sisi keuangan tentu akan membuat hati para lanjut usia (lansia) tenteram.
Klaim Asuransi Jiwa Rp. 55 Triliun
Krisis ekonomi global tak membuat industri asuransi nasional surut. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pendapatan industri asuransi jiwa nasional meningkat 7,99 persen mencapai Rp110,61 triliun pada tahun ini.
1234

 
 
 
 
Tentang BRIngin Life
Produk BRIngin Life

Sekilas BRIngin Life
Visi dan Misi
Nilai-nilai perusahaan
Identitas perusahaan
Penghargaan
Peluang Karir

Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Struktur Organisasi
Lap. Keuangan
Lap. Investasi
Kontak Kami

BRIngin Life
BRIProtek
Bringin Danasiswa
Bringin Danadwiguna
Bringin Eksekutif
Bringin Investama
Bringin Purnadana
Copyright © 2012-2013 PT Bringin Jiwa Sejahtera. All Right Reserved